
KANALKATA.COM,PALU – 9 Juni 2025 Kunjungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) ke Universitas Alkhairaat (Unisa) Palu pada Senin, 9 Juni 2025, menuai sorotan dari Presiden Mahasiswa Unisa, Haikal Zaki.
Dalam kegiatan sosialisasi dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian P2MI dan Universitas Alkhairaat, Haikal menyampaikan kritik tajam terhadap pernyataan bahwa pekerja migran adalah solusi pemberantasan kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.
Acara yang berlangsung di Aula Fakultas Kedokteran Unisa tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Perlindungan Pekerja Migran, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si. Dalam paparannya, Menteri Abdul Kadir menyampaikan bahwa menjadi pekerja migran merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional.
Namun, Haikal Zaki menilai pendekatan tersebut tidak relevan secara menyeluruh, khususnya bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Menurutnya, pekerja migran hanya mencakup usia produktif antara 20 hingga 40 tahun, sementara masih banyak masyarakat di luar kategori usia tersebut yang tidak tersentuh oleh program serupa.
“Terkhusus wilayah Sulawesi Tengah, pekerja migran bukanlah solusi konkret untuk memberantas kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Bagaimana dengan orang tua kami yang sudah tidak masuk usia produktif? Pemerintah seharusnya fokus membuka lapangan kerja di dalam negeri, apalagi Sulawesi Tengah adalah wilayah industri yang memiliki potensi besar,” tegas Haikal.
Lebih lanjut, Haikal menekankan bahwa dengan kekayaan sumber daya alam dan masuknya investor domestik maupun asing ke daerah tersebut, pemerintah semestinya sudah mampu menciptakan lapangan kerja luas tanpa harus mendorong masyarakat untuk bekerja ke luar negeri.
Ia juga menggarisbawahi bahwa tidak semua warga memiliki akses yang merata terhadap pendidikan, sementara untuk menjadi pekerja migran dibutuhkan keahlian dan latar belakang pendidikan tertentu.
“Jika pekerja migran dijadikan solusi utama, maka yang terjadi justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi. Karena hanya mereka yang memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang akan mendapat kesempatan,” tambahnya.
Haikal pun mengajak pemerintah untuk lebih fokus dalam pembangunan ekonomi domestik dan penciptaan lapangan kerja inklusif, yang dapat menyentuh semua kalangan masyarakat tanpa memandang usia ataupun latar pendidikan.***